Prosedur Pendirian PT

Prosedur Pendirian PT

Bentuk badan usaha PT adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Hal ini dikarenakan badan hukum PT memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan badan hukum lainnya. Kelebihannya antara lain adalah luasnya bidang usaha yang dimiliki, kewenangan, dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas kepada modal yang disetor.

Selain memiliki landasan hukum yang jelas seperti yang diatur dalam Undang-Undang tentang PERSEROAN TERBATAS bentuk PT ini juga dirasakan lebih menjaga keamanan para pemegang saham/pemillik modal dalam berusaha.

Dasar hukum yang utama tentang pendirian PT-Perseroan Terbatas :

Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1998 tentang Pemakaian Nama PT – Perseroan Terbatas.

Pendirian PT minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan harus dibuat dengan Akta Otentik sebagai Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris yang berwenang.

Dua orang pendiri ini adalah sebagai Pendiri Perseroan yang sekaligus menjadi Pemegang Saham dengan mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Para pendiri adalah warga negara Indonesia kecuali untuk pendirian PT dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA).

Para pendiri juga dapat diangkat sebagai Direktur atau Komisaris didalam Perseroan.

Apabila anggota Direksi atau Komisaris lebih dari satu orang maka salah satu dapat diangkat menjadi Direktur Utama atau Komisaris Utama.

Ketentuan Modal Perseroan ini diatur dalam pasal 31 dan 32 Undang-Undang PT Nomor 40 tahun 2007.

KARAKTERISTIK PERSEROAN TERBATAS, antara lain sebagai berikut :

Pendiriannya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing dalam rangka PMA
Proses pendirian, Perubahan atau Pembubaran Perusahaan diatur dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
Setiap pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas wajib mendapatkan Pengesahan Menteri Hukum & HAM RI
Status PT Bersifat Terbuka atau Tertutup
Bersifat mencari keuntungan sebesar-besarnya
Status modalnya dapat berupa PMA, PMDN, BUMN atau Swasta Lokal
Modal Dasarnya diatur minimal Rp. 20 juta kecuali ditentukan lain sesuai kegiatan usahanya
Adanya Pemegang Saham sebagai pemilik modal yang secara jelas disebutkan dalam Akta Pendirian atau Perubannya baik atas nama perusahaan asing/lokal ataupun atas nama perorangan
Tanggung jawab dan pengawasan perusahaan dilakukan oleh Direktur dan Komisaris
Keputusan tertinggi berada didalam Keputusan RUPS-Rapat Umum Pemegang Saham

Persiapan yang harus anda lakukan untuk dapat mendirikan Perseroan Terbatas adalah menetapkan anggaran dasar Perseroan yang akan dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas, meliputi;

Nama para pendiri Perusahaan
Nama Perusahaan
Tempat dan kedudukan perusahaan (kota / kabupaten)
Besarnya modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor oleh para pendiri
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang ingin dilaksanakan perusahaan
Jangka waktu berdirinya perusahaan (jika ada)
Susunan pengurus yaitu; Direksi dan komisaris

Apabila para pelaku bisnis dalam menjalankan usaha berencana untuk ikut serta dalam TENDER yang dilakukan oleh instansi pemerintahan maupun swasta, maka harus dilengkapi dengan surat-surat lainnya, yaitu berupa :

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
Tanda Daftar Perseroan
Keanggotaan pada KADIN dan Sertifikasi Kompetensi KADIN
Keanggotaan pada Asosiasi dan Sertifikat Badan Usaha, serta Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi. (penjelasan lengkap ada pada halaman Sertifikasi Badan Usaha)

Untuk mendapatkan statusnya sebagai Badan Hukum maka PT harus mendapatkan pengesahan Menteri Hukum & HAM RI, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)

Tempat dan Kedudukan Perusahaan

Pada saat Perseroan didirikan harus mempunyai tempat kedudukan didaerah kota atau kabupaten dalam wilayah Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar (akta pendirian).

Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, Perusahaan harus berdomisili dilingkungan komersial/tempat usaha (non perumahan) seperti Ruko/Rukan yang harus dibuktikan dengan IMB dan bukti sewa/kontrak atau bukti kepemilikan.